DPPPAKB Kalsel Perkuat Perlindungan dan Keamanan Petugas Layanan Perempuan dan Anak

KALSEL.DISWAY.ID - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat kebijakan perlindungan, keselamatan, dan keamanan petugas dalam penyelenggaraan layanan Perempuan dan Anak (PPA). Langkah ini menjadi bagian penting untuk memastikan pelayanan dan pendampingan korban kekerasan dapat berjalan secara aman, profesional, dan berkelanjutan di Banjarmasin, Kamis (15/10/2026).

Kepala DPPPAKB Provinsi Kalimantan Selatan, Husnul Hatimah, menyampaikan bahwa keselamatan petugas merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan layanan PPA. Petugas yang berada di garis depan penanganan kasus membutuhkan dukungan kebijakan, prosedur operasional standar (SOP), serta mekanisme perlindungan yang memadai dalam menjalankan tugasnya.

Menurutnya, perlindungan terhadap petugas harus berjalan seiring dengan upaya memberikan perlindungan terbaik bagi perempuan dan Anak yang menjadi korban kekerasan. Dengan demikian, proses pengaduan, asesmen, pendampingan, penjangkauan lapangan, hingga rujukan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan semua pihak.

“Keselamatan petugas bukan sekadar kebutuhan individu, tetapi merupakan bagian dari mutu dan keberlanjutan layanan perlindungan perempuan dan Anak. Petugas yang terlindungi akan lebih siap memberikan pelayanan yang aman, profesional, dan berpihak pada korban,” menjadi pesan utama dalam penguatan kebijakan tersebut.

Husnul menjelaskan, terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi oleh petugas layanan PPA, di antaranya ancaman dan intimidasi dari pelaku atau pihak lain yang tidak menerima penanganan kasus, risiko saat melakukan penjangkauan lapangan, kebocoran informasi pribadi korban, serta tekanan psikologis akibat paparan berulang terhadap kasus kekerasan dan pengalaman traumatis.

Karena itu, setiap penanganan kasus perlu didahului dengan penilaian tingkat risiko dan kondisi lapangan. Petugas juga harus memiliki rencana keselamatan, akses komunikasi dan kontak darurat, serta dukungan pendampingan yang sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi.

Penguatan kebijakan ini diarahkan pada empat pilar utama, yakni penguatan SOP keselamatan, peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan keamanan diri dan respons situasi darurat, penyediaan sarana keamanan serta perlindungan data, dan penguatan mekanisme perlindungan serta dukungan bagi petugas.

Dalam pelaksanaannya, aspek keselamatan perlu diterapkan sebelum, selama, dan setelah kegiatan pelayanan. Sebelum bertugas, petugas melakukan penilaian risiko dan menyusun rencana kunjungan. Saat bertugas, petugas menjaga posisi aman, menggunakan komunikasi yang tenang, serta menghindari konfrontasi yang tidak diperlukan. Apabila terdapat ancaman nyata terhadap keselamatan, kegiatan harus dihentikan.

Sementara setelah kegiatan, setiap insiden atau ancaman perlu dilaporkan, catatan dan data diamankan, serta evaluasi keselamatan dilakukan untuk menentukan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

DPPPAKB Provinsi Kalimantan Selatan juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah provinsi, DPPPAKB kabupaten/kota, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), aparat penegak hukum, serta mitra layanan seperti tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan penyedia bantuan hukum.

Koordinasi tersebut perlu didukung pembagian peran yang jelas, jalur komunikasi yang efektif, dan mekanisme rujukan yang terarah agar penanganan kasus dapat berlangsung secara terpadu sesuai kewenangan masing-masing.

Sebagai tindak lanjut, sejumlah langkah menjadi prioritas, mulai dari inventarisasi kebutuhan keselamatan petugas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, peninjauan atau penyusunan SOP keselamatan, pelaksanaan pelatihan dan simulasi penanganan situasi berisiko, hingga penguatan jejaring konsultasi hukum dan dukungan psikologis.

Monitoring dan evaluasi juga diperlukan untuk memastikan kebijakan diterapkan secara konsisten. Evaluasi mencakup ketersediaan dan pemahaman SOP, keikutsertaan petugas dalam pelatihan, pelaksanaan penilaian risiko, perlindungan data korban, pelaporan insiden, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi.

Melalui penguatan kebijakan ini, DPPPAKB Provinsi Kalimantan Selatan mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih aman bagi petugas sekaligus menjaga kualitas pelayanan perlindungan perempuan dan Anak. Upaya tersebut diharapkan mendukung terselenggaranya layanan yang responsif, terkoordinasi, dan senantiasa mengutamakan kepentingan terbaik korban. 

Sumber: