BPSDMD Kalsel Gelar Pembukaan PKP Angkatan VII Tahun 2025

KALSEL.DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalsel menggelar Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan VII Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalsel Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kampus I BPSDMD Kalsel, Banjarbaru, Senin (8/9/2025).

Pelatihan PKP bertujuan untuk membentuk kepemimpinan pelayanan yang mampu membangun tim kerja solid melalui komunikasi efektif, sekaligus memperkuat kapasitas dalam memimpin pengendalian pelayanan publik.

Acara pembukaan dipimpin langsung oleh Plt. Kepala BPSDMD Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya penguatan birokrasi melalui pendidikan dan pelatihan.

“Banyak hal yang dapat kita peroleh dalam pembinaan birokrasi agar menjadi birokrasi yang siap mencapai  good governance. Ini penting karena birokrasi adalah mesin negara, sehingga harus berjalan baik dan salah satu upaya perbaikan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan,” ujar Faried.

Ia menambahkan, reformasi birokrasi diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yakni pemerintahan yang profesional, cepat, efektif, efisien, berkinerja tinggi, dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Ada delapan area reformasi birokrasi yang kita dorong, meliputi organisasi, tata laksana, sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan, akuntabilitas, pengawasan, pelayanan publik, serta budaya kerja organisasi. Semuanya harus tepat sasaran dan tepat fungsi,” jelasnya.

Pelatihan ini diikuti sebanyak 40 peserta yang terdiri dari 28 ASN Pemerintah Provinsi Kalsel dan 12 ASN dari Kabupaten Tapin.

Para peserta akan mengikuti rangkaian pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Melalui penyelenggaraan PKP ini, diharapkan muncul para pemimpin pengawas yang mampu menjawab tantangan birokrasi modern serta mendukung percepatan reformasi birokrasi di Kalimantan Selatan.

“Harapannya adalah akan tercapainya pemerintahan kelas dunia, yakni pemerintahan yang profesional, cepat, efektif, efisien, berkinerja tinggi dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan cita-cita kita bersama,” tutupnya.