Dialog Pilar-Pilar Sosial Mensos RI : Samakan Persepsi DTSEN, Sekolah Rakyat dan Bansos Tepat Sasaran

KALSEL.DISWAY.ID - Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menegaskan pentingnya penyamaan persepsi dalam menerjemahkan program-program prioritas Presiden, terutama yang berkaitan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sekolah rakyat, serta penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

“Setidak-tidaknya ada tiga hal yang perlu dipahami bersama. Pertama mengenai DTSEN, kedua tentang sekolah rakyat, dan ketiga bansos tepat sasaran. Tiga-tiganya saling berhubungan, sehingga harus dijadikan pedoman bersama,” ujar Mensos Saifullah saat melakukan kunjungan kerja ke BBPPKS Banjarmasin, Selasa (23/9/2025).

Ia menjelaskan, DTSEN merupakan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 yang mengharuskan seluruh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah berpedoman pada data tunggal tersebut. Data ini menjadi rujukan utama dalam menjalankan program, termasuk sekolah rakyat dan bansos.

Lebih lanjut, Mensos Saifullah, menuturkan bahwa sekolah rakyat merupakan miniatur upaya pengentasan kemiskinan yang terintegrasi.

“Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, rumahnya juga dibantu supaya lebih layak huni. Dukungan lain pun diberikan agar keluarga benar-benar naik kelas dalam 3 sampai 5 tahun ke depan,” jelasnya.

Terkait penyaluran bansos, Kementerian Sosial bersama BPS telah melakukan ground check terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Dari hasil verifikasi, terdapat 1,9 juta KPM yang dinyatakan tidak layak lagi menerima bansos.

“Kami juga mendalami lebih jauh profil penerima, karena ada yang sudah menerima 5 tahun, 10 tahun bahkan 15 tahun. Ada pula yang terindikasi bermain judi. Bagi mereka yang benar-benar masih membutuhkan, diberikan kesempatan untuk reaktivasi melalui kelurahan, desa, dinas sosial setempat, atau aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation)” terang Mensos Saifullah.

Selain itu, dirinya menyebutkan bahwa ditemukan pula penerima yang mengaku berprofesi sebagai pegawai BUMN, dokter, pengacara, hingga anggota TNI/Polri.

“Kalau terbukti, tentu mereka tidak akan menerima bansos lagi. Bantuan harus dialihkan kepada yang benar-benar berhak,” tega Mensos Saifullah.

Ia pun memastikan, seluruh temuan terkait data penerima bansos akan ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah dan pendamping PKH.

“Kami tidak ingin berspekulasi, tapi semua temuan ini akan dipastikan tindak lanjutnya agar bansos benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.