Rina Sa’adah Desak Penanganan Karhutla Terpadu: Waspada Ancaman Musim Kemarau 2025!

KALSEL.DISWAY.ID, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, menyoroti semakin meluasnya kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menegaskan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu agar dampak kerugian, baik materiil maupun immateriil, dapat ditekan semaksimal mungkin.

“Penanganan karhutla perlu dilakukan menyeluruh, mulai dari pemantauan titik api, pencegahan, penindakan hingga penegakan hukum. Termasuk juga penanganan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak,” kata Rina dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (3/8/2025).

Menurut politisi Fraksi PKB ini, data dari BMKG menyebutkan bahwa Agustus 2025 merupakan puncak musim kemarau. Dalam analisis curah hujan 10 hari terakhir, sejumlah wilayah seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Selatan tercatat mengalami hujan sangat minim.

“Situasi ini berisiko tinggi menyebabkan kebakaran hutan. Bahkan dari peta Fire Danger Rating System (FDRS) terlihat adanya zona merah—indikasi bahaya sangat tinggi. Ini bisa memicu kebakaran tanpa perlu adanya sumber api dari manusia,” jelasnya.

BACA JUGA:Tarian Kolosal “Nafas Bumi” Meriahkan HUT ke-75 Kalsel, Angkat Keindahan Geopark Meratus

Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci

Rina menekankan bahwa penanganan karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Ia menyambut baik upaya koordinasi KLHK dengan BMKG, BNPB, pemerintah daerah, hingga masyarakat luas.

“Kementerian teknis seperti Kehutanan tidak bisa bekerja sendiri. Semua pemangku kepentingan harus dilibatkan. Kolaborasi menjadi syarat utama keberhasilan,” ungkapnya.

Rina juga menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK memiliki alokasi anggaran khusus pada tahun 2025 untuk prasarana, sarana, dan pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan serta penanganan karhutla.

“Dana tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal agar dampaknya benar-benar terasa di lapangan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Rina mengingatkan bahwa KLHK dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026 telah menargetkan penurunan luas karhutla sebesar 3 persen dibandingkan tahun 2023.

BACA JUGA:Kalsel Siap Jadi Role Model Nasional! ASN Dapat Pelatihan Gender demi Pembangunan Lebih Inklusif

Strategi Darat dan Udara Dioptimalkan

Berbagai metode penanganan karhutla terus digencarkan, termasuk melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan helikopter water bombing. Sementara di darat, pasukan Manggala Agni, aparat TNI-Polri, serta masyarakat lokal terus dilibatkan dalam pemadaman dan pencegahan.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga pertengahan 2025, sebanyak 278 kasus karhutla telah tercatat secara nasional. Meski demikian, Rina menilai Indonesia sudah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengendalian karhutla selama beberapa tahun terakhir.

“Saya harap penanganan karhutla tahun ini bisa lebih baik, melalui koordinasi lintas sektor yang konkret,” tutupnya.

Sumber: