Tamu Allah Harus Dimuliakan

KALSEL.DISWAY.ID - Pemerintah Indonesia kini mengambil langkah besar lewat pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, bertujuan agar pelayanan calon jamaah menjadi lebih fokus, transparan, dan adil.

Pelayanan Terpadu untuk Ibadah yang Lebih Nyaman

Selama ini, pengelolaan ibadah haji dan umrah dilakukan secara terfragmentasi — banyak lembaga terlibat mulai dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Luar Negeri, hingga Perhubungan. Akibatnya, koordinasi sering lambat dan ada tumpang tindih tugas.

Dengan adanya kementerian tunggal, seluruh aspek ibadah — mulai dari pendaftaran, manasik, akomodasi, transportasi, hingga perlindungan jamaah — akan dikelola oleh satu entitas. Tujuannya: agar perjalanan spiritual setiap jamaah berjalan mulus, aman, dan berkesan.

Keputusan Presiden & Pelantikan Pejabat

Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Keputusan Presiden tentang pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Bersamaan itu, pejabat-pejabat kunci juga dilantik, termasuk Menteri dan Wakil Menteri yang akan mengawasi transformasi layanan haji.

Menteri Haji dan Umrah diberikan mandat kuat untuk memperbaiki sistem. Salah satu harapannya adalah biaya haji yang lebih terjangkau, fasilitas yang lebih baik selama di Tanah Suci, serta hak-hak jamaah terlindungi secara menyeluruh.

Menjadikan “Tamu Allah” Istimewa

Melalui reformasi ini, pemerintah ingin menunjukkan bahwa jamaah adalah Tamu Allah yang harus dimuliakan. Bukan sekadar formalitas birokrasi, tetapi komitmen agar setiap jamaah merasakan kenyamanan, keamanan, dan keadilan dalam menjalani ibadah.

 

Pelayanan ibadah yang baik bukan hanya memenuhi standar minimum, melainkan memberikan pengalaman spiritual yang positif dan mendalam.

Baca versi lengkapnya di Liputan Khusus Bisik Disway edisi: https://disway.id/read/897548/tamu-allah-harus-dimuliakan#

Sumber: