KDKMP: Node Distribusi BUMN atau Hanya Pasar Konsumen Baru?

Reporter: Reza|
Editor: Reza|
Minggu 05-10-2025,10:24 WIB
KDKMP: Node Distribusi BUMN atau Hanya Pasar Konsumen Baru?

Oleh : Cahyadi Joko Sukmono

(Koordinator Konsorsium PANCASILA)

KALSEL.DISWAY.ID - Ada narasi besar yang kini tengah disiapkan pemerintah: koperasi, lewat Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP), dijadikan simpul distribusi produk BUMN. Skemanya sederhana, Himbara memberikan plafon pinjaman Rp 3 miliar untuk tiap KDKMP, dan semisal 20% dari dana itu dipakai membeli produk BUMN, maka jika dikalikan, nilainya tidak main-main: Rp 600 juta per koperasi desa.

Dari target 82.000 KDKMP, asumsi hanya 20% yang benar-benar mengadopsi model ini di tahap awal, sudah ada 16.400 koperasi yang otomatis menjadi pembeli tetap produk BUMN.

Dengan hitungan sederhana: 16.400 x  Rp 600.000.000 = Rp 9,84 triliun

Rp 9,84 triliun omzet untuk BUMN. Satu kebijakan saja mampu menciptakan pasar captive baru dengan nilai fantastis

Keuntungan BUMN

Uang triliunan itu mengalir ke sektor-sektor strategis, misal : 

  • Pupuk Indonesia (Rp 2,46 triliun / 25%) ? menopang produksi pertanian.
  • Pertamina (Rp 1,97 triliun / 20%) ? energi desa, dari BBM hingga LPG.
  • Food.ID (Rp 1,48 triliun / 15%) ? distribusi minyak goreng, gula, daging, frozen food.
  • Bulog (Rp 1,48 triliun / 15%) ? beras dan stabilisasi harga pangan.
  • Telkom (Rp 984 miliar / 10%) ? internet, data, digitalisasi desa.
  • Kantor Pos (Rp 1,48 triliun / 15%) ? logistik dan remitansi.

Angka ini membuka mata kita bahwa KDKMP bukan lagi warung kecil desa, melainkan node distribusi produk BUMN di akar rumput. Desa menjadi kanal resmi untuk memperluas pasar BUMN dengan cara yang cepat dan sistematis.

Catatan Kritis : Desa Jadi Konsumen, Bukan Produsen

Namun di balik euforia ini, ada kritik yang harus dikemukakan dengan jujur. Skema ini berpotensi menempatkan KDKMP hanya sebagai agen penjualan BUMN. Warga desa, yang seharusnya diberdayakan sebagai produsen dan pelaku utama ekonomi, berisiko terjebak menjadi konsumen tetap.

Alih-alih mendorong kemandirian desa, kebijakan ini bisa memperkuat ketergantungan pada produk BUMN. Jika tidak hati-hati, KDKMP hanya akan berfungsi sebagai  pasar captive  tanpa ruang kreasi ekonomi lokal.

Pertanyaannya: apakah kita rela desa hanya jadi outlet distribusi? Atau berani menjadikan KDKMP sebagai motor ekonomi desa yang berdaya dan mandiri?

Tiga Solusi untuk Model yang Lebih Berimbang

Sumber: