Satpol PP dan Damkar Kalsel Sinergikan Peran PPNS dalam Penegakan Produk Hukum Guna Peningkatan Pelayanan

Satpol PP dan Damkar Kalsel Sinergikan Peran PPNS dalam Penegakan Produk Hukum Guna Peningkatan Pelayanan Publik-dok. istimewa-MC Kalsel
KALSEL.DISWAY.ID - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bidang Penegak Produk Hukum Daerah menyelenggarakan kegiatan Sinergitas Peran PPNS dalam Penegakan Produk Hukum Guna Peningkatan Pelayanan Publik.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur penyidik, mulai dari TNI, Polri, Satpol PP Kabupaten/Kota, hingga perangkat daerah lingkup provinsi. Kehadiran para penyidik dari lintas instansi ini mencerminkan adanya komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi, menyatukan langkah, serta menyamakan persepsi dalam penegakan produk hukum daerah.
Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan, Zakly Asswan, menegaskan pentingnya sinergi yang dibangun melalui kegiatan tersebut. Menurutnya, penegakan hukum di daerah tidak bisa berjalan optimal jika dilakukan sendiri-sendiri tanpa adanya kerja sama yang terkoordinasi.
“Kegiatan hari ini sebenarnya adalah sinergisitas untuk peran PPNS yaitu penyidik, baik dari TNI, Polri, Satpol PP maupun provinsi, kabupaten, kota. Jadi istilah kita supaya ada kerja sama yang sinkron di antara itu. Supaya sinkron dalam segala sesuatunya untuk menegakkan aturan perda, pendataan Kabupaten, Kota, Provinsi, sehingga bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Itu yang paling penting,” ujar Zakly, Banjarmasin, Rabu (17/9/2025).
Zakly menyebutkan dengan adanya sinergitas ini, setiap penegak hukum daerah dapat bekerja dengan arah dan tujuan yang sama, sehingga meminimalisir adanya tumpang tindih kewenangan maupun kesalahpahaman di lapangan. Lebih jauh, langkah ini juga akan memperkuat soliditas antarinstansi serta memastikan bahwa penegakan hukum daerah dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan sinergitas PPNS ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek koordinasi teknis, tetapi juga membangun kesadaran bersama bahwa pelayanan kepada masyarakat harus menjadi tujuan utama. Dengan adanya kesamaan visi dan sinkronisasi kerja, maka penerapan peraturan daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dapat lebih terarah serta berdampak nyata bagi kepentingan publik.
Selain itu, Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalsel juga mendorong agar kegiatan semacam ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan, baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, maupun forum komunikasi bersama. Hal ini dimaksudkan agar koordinasi tidak hanya berhenti pada pertemuan formal, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik sehari-hari saat penegakan produk hukum daerah berlangsung.
Zakly menegaskan bahwa Satpol PP dan Damkar Kalsel bersama seluruh unsur penegak hukum daerah berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban umum, melindungi kepentingan publik, serta memastikan setiap aturan daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya.
“Muara dari semua ini adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan kebersamaan dan sinergi, saya yakin penegakan produk hukum daerah dapat berjalan maksimal, dan masyarakat akan merasakan langsung manfaatnya,” pungkasnya.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan ke depan hubungan kerja antara PPNS, TNI, Polri, Satpol PP Kabupaten/Kota, serta perangkat daerah lingkup Provinsi semakin erat. Sinergitas tersebut menjadi kunci utama untuk menciptakan penegakan hukum daerah yang tidak hanya tegas, tetapi juga humanis dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Sumber: